Beranda Aspirasi Soal LHP BPK Lampung, Ini Sejumlah Rekomendasi DPRD Lampung

Soal LHP BPK Lampung, Ini Sejumlah Rekomendasi DPRD Lampung

77
0
BERBAGI
Lesty Putri Utami

TERASPARLEMEN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada ekselutif terkait kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Rekomendasi tersebut disampaikan pada  Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus (Pansus) pembahasan Hasil Pemeriksaan(LHP) BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Kinerja Pemprov Lampung, Jumat (3/7/2020).

Dalam rapat paripurna yang  dipimpin Ketua DPRD Provinsi Lampung Mingrum Gumay itu, juru bicara Pansus Lesty Putri Utami, menyampaikan beberapa rekomendasi.

Terkait temuan BPK atas kelebihan bayar pada pekerjaan fisik sudah sering terjadi, DPRD Provinsi Lampung merekomendasikan adanya tindakan tegas kepada penanggung jawab pekerjaan.

“temuan tersebut yang berulang, sementara setiap pekerjaan fisik,selalu ada pengawasan,maka harus ada tindakan tegas kepada penanggung jawab pekerjaan,” kata Lesty.

Terkait pengawasan internal, Pansus merekomendasikan sebaiknya dilakukan oleh Gubernur, Sekdaprov,BPKP dan Inspektorat, sehingga penyimpanan pekerjaan secara dini dapat diatasi

DPRD juga merekomendasikan adanya mekanisme yang menjamin proses penyusunan perencanaan dan anggaran dilakukan sesuai mekanisme/SOP,TPAD berjalan dengan efektif.

“Masih banyak temuan BPK terkait aset yang menunjukan kelemahan OPD. Kesalahan dalam pencatatan kegiatan sudah berulang ulang, artinya, tidak dapat hanya dengan pengarahan. Maka DPRD merekomendasikan harus ada mekanisme yang menjamin bahwa proses penyusunan,” katanya.

Soal kualitas ASN, DPRD Lampung merekomendasikan harus ada pembinaan melalu bimbingan teknis (Bimtek) kepada ASN yang menangani perencanaan.

DPRD Lampung juga merekomendasikan kelebihan bayar ASN dan perjalanan dinas di masing masing OPD sesuai dengan LHP BPK.

“Karena kesalahan dalam administrasi keuangan ini berulang-ulang, maka DPRD telah merekomendasikan agar segera mengembalikan kelebihan bayar tersebut ke Kasda. Lakukan peningkatan peningkatan pengawasan dan pemahaman ASN pengelola keuangan dan sesuaikan dengan fungsinya Inspektorat,” kata Lesty.

Loading...