Beranda Politik Pilkada Serentak, Komisi II DPR RI Kunker Khusus ke Bandarlampung

Pilkada Serentak, Komisi II DPR RI Kunker Khusus ke Bandarlampung

406
0
BERBAGI
Para anggota Komisi II DPR RI berfoto bersama dengan Walikota Herman HN dan perwakilan penyelenggara Pemilu di Lampung.
Para anggota Komisi II DPR RI berfoto bersama dengan Walikota Herman HN dan perwakilan penyelenggara Pemilu di Lampung.

TERASPARLEMEN.COM  — Komisi II DPR RI mengadakan kunjungan kerja khusus ke Bandarlampung dalam rangka persiapan dan kesiapan Pilkada serentak 2020 di Lampung, Senin, 9 Desember 2019.

Ketua rombongan Komisi II DPR RI, Zulkifli Hasan, mengatakan kedatangannya untuk mendengar kesiapan dan masukan dalam rangka Pilkada serentak 2020 di Lampung.

“Mungkin karena saya asli sini (Lampung) saya ditunjuk menjadi ketua rombongan sebab ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia Tanjung tidak bisa hadir karena sedang mengikuti penyusunan pengurus Partai Golkar,” kata Zulkifli Hasan di Gedung Semergou Pemkot Bandarlampung.

Politikus asal Lampung Selatan itu berharap pihaknya bisa mendapat informasi dan persoalan-persoalan mengenai pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 yang akan dilaksanakan di delapan kabupaten/kota di Lampung.

Pada kesempatan itu Zulkifli Hasan menyentil ketua Bawaslu Lampung Fathikatul Khoiriyah yang tidak hadir tapi diwakili anggota Bawaslu Iskardo Panggah.

“Ketua Bawaslu Lampung ini selalu menghidar, kalau saya mau bikin repot kalian (komisioner Bawaslu) dikit, saya tinggal telpon saja Bawaslu Pusat atau DKPP. Undangan ini kan yang harus hadir ketua bukan anggota,” ungkapnya.

Zulkifli meminta pada Pilkada serentak 2020 di Lampung tidak terjadi politik uang karena merusak Demokrasi.

“Kita sering dengar siapa yang paling cepat masuk neraka, pasti jawabannya serentak para pemimpin. Saya bilang salah, yang benar itu KPU dan Bawaslu karena mereka bisa mengubah angka 9 menjadi 90. Untuk itu politik uang harus kita lawan karena merusak demokrasi,” katanya.

Politik uang yang terjadi di Lampung juga menjadi sorotan angota DPR RI dari PDI P Endro Suswantoro Yahman. Endro menyarankan Bawaslu dan KPU bekerjsama secara kongkrit dengan pihak penegak hukum.

“Saya aktif saat Pilgub 2018 yang lalu, saya lihat sendiri di lapangan KPU dan Bawaslu tidak bekerjasama secara konkret. Ada yang kometar ini politik uang ada juga yang mengatakan bukan. Pada kenyataan di lapangan politik uang itu terjadi,” ungkap anggota dewan asal Pringsewu itu.

Sebagai seorang yang merasakan secara langsung dampak buruk dari politik uang di Lampung. Walikota Herman HN meminta kepada dewan untuk mengubah undang-undang Pilkada agar tidak multi tafsir.

“Alat peraga kampanye (APK) dari para calon aturannya ada yang menggantung. ke depan saya minta gak ada lagi. Harus jelas, yang boleh itu misalnya kaos, topi, pena, payung, kerudung, gelas jangan ditambah pake kalimat dan lain-lain yang senilai Rp25 ribu, harus ada titiknya,” ungkap Herman HN yang dua kali kalah dalam Pilgub Lampung itu.

Sementara itu Ketua Bawaslu Kota Bandarlampung Candrawansah kepada teraslampung.com mengatakan pihaknya akan berupaya maksimal menekan politik uang pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020 mendatang.

“Kita membuat kelurahan anti politik uang, bukan hanya satu titik saja tapi beberapa titik akan kami gaungkan politik uang merusak demokrasi. Selain itu kami akan melakukan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang agak lebih sempit agar masyarakat paham politik uang itu bisa dipidanakan pada pasal 187a itu ada unsur pidana pemilunya baik pemberi maupun penerima ancamannya 36 bulan sampai 76 bulan penjara asal ada bukti-bukti yang kongkrit,” jelasnya.

Menanggapi permintaan dari anggota DPR RI dari PDI P Endro Suswantoro agar kerjasama Bawaslu dengan aparat keamanan lebih kongkret di lapangan, Candrawansah menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Polres dan Kejati Lampung mengenai petugas yang akan diletakkan di Gakumdu.

“Agar satu suara kami akan koordinasi secara kelembagaan dengan Polisi dan Kajati sehingga koordinatornya ada di Bawaslu,” jelasnya.

Anggota DPR RI yang hadir dalam kunjungan kerja itu Endro Suswantoro, Cornelis, Teti Rohatiningsih, Aminurokman, Tjetjep Muchtar Saleh, Yanuar Prihatin, Zulkifli Anwar, Sodik Mudjadid dan Mohammad Muraz.

Dandy Ibrahim

Loading...